Jakarta, 31 Juli 2025 | Investigasi Fraud & Audit Internal | TheAuditorPost.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan penyelidikan atas dugaan kasus korupsi di Divisi Engineering, Procurement & Construction (EPC) milik BUMN PT Pembangunan Perumahan (PT PP). Modus utama yang diungkap adalah penggunaan invoice palsu untuk mengklaim proyek fiktif khususnya kegiatan cut and fill atau perataan dan penimbunan tanah yang tidak pernah dilaksanakan secara riil.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa proyek fiktif itu sulit dideteksi karena tidak meninggalkan jejak fisik, seperti foto dokumentasi. Para pelaku hanya menerbitkan tagihan seolah-olah pekerjaan telah selesai, padahal tidak ada evidence pendukung. Bahkan, ketika penyidik mencari dokumentasi sebelum‑sesudah proyek di lokasi, tidak ditemukan satupun tanda pengerjaan. Ini memudahkan modus korupsi mengalir tanpa audit eksternal maupun internal yang memadai.
KPK telah menyita sejumlah uang tunai dan devisa sebagai bukti awal penyidikan. Di antaranya adalah SGD 2,99 juta (Sin$) serta Rp 1,5 miliar tunai, serta uang senilai Rp 39,5 miliar yang disita dari berbagai lokasi terkait dari proses penyidikan yang masih berjalan. Sebelumnya, KPK pernah menyita total Rp 62 miliar, yang terdiri dari simpanan dan uang tunai dalam brankas, sehubungan dengan penyelidikan terhadap kerugian negara sebesar Rp 80 miliar dalam kasus serupa di PT PP Divisi EPC antara 2022–2023.
Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, dengan upaya penahanan penggunaan sprindik dan pemblokiran imigrasi selama enam bulan untuk mencegah pelaku melarikan diri. Namun, identitas mereka belum dipublikasi oleh KPK.
Mengapa Audit Internal Perlu Jadi Garda Depan?
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa Divisi Audit Internal PT PP harus memperkuat pengendalian risiko. Audit manual dan rutin termasuk inspeksi fisik lokasi proyek, verifikasi dokumentasi, dan cross-check pihak ketiga menjadi kritikal untuk mendeteksi fraud operasional seperti invoice palsu. Selain itu, perlu ada sistem whistleblower yang efektif agar potensi kasus serupa bisa dilaporkan dan ditindak lebih awal.
Referensi:
- CNN Indonesia.
- MetroTV News.
- PublicaNews.
- Indonesia Business Post / Jakarta Globe.
- Asia-Pacific Solidarity Network.
